Komisi VI DPR menyetujui program RAPBN Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 sebanyak tiga program. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI Anwar Sanusi (F-PPP) yang didampingi Ketua Komisi VI Totok Daryanto (F-PAN) dan Wakil Ketua Komisi VI Muhidin M. Said (F-PG) saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Wakil Kepala BKPM Yus’an, di Gedung Nusantara I DPR, Senin (29/6). “BKPM diminta untuk penyusunan program-program tersebut saling menunjang dan berkesinambungan dengan program-program sebelumnya,” pinta Anwar Sanusi. “Diantaranya salah satu prioritas RKP Tahun 2010 adalah peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim,” ujarnya. Lebih lanjut, jelas Anwar, Komisi VI juga meminta rincian sekaligus sandingan Pagu Tahun 2009. “Pagu yang diharapkan dan Pagu Indikatif BKPM Tahun 2010 sebesar Rp 364,967 miliar,” ujarnya. Pembahasan lebih lanjut secara komprehensif atas RKA-K/L RAPBN Tahun 2010 akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama BKPM, tambah Anwar. Komisi VI meminta kepada BKPM untuk melakukan langkah percepatan dalam upaya mengoptimalkan realisasi anggaran untuk efektivitas program dan kegiatannya hingga akhir tahun anggaran 2009. “Ini terkait dengan masih rendahnya serapan anggaran tahun 2009 hingga 26 Juni 2009 di BKPM sebesar Rp 136,627 miliar atau mencapai 36,26 persen dari pagu anggaran,” terangnya. Sementara itu, Wakil Ketua BKPM Yus’an dalam paparannya mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, prioritas keempat pembangunan adalah pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi. Yus’an menambahkan, kebijakan program dan prioritas yang akan dituangkan BKPM dalam RKP 2010 untuk pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi dapat dikelompokan dalam tiga program. “Yaitu program peningkatan kualitas pelayanan publik, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi,” jelasnya. Dalam pertemuan Wakil Ketua BKPM Yus’an mengatakan, BKPM pada tahun anggaran 2009 mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 376,815 miliar. “Alokasi pagu APBN BKPM tahun anggaran 2009 dibagi ke dalam empat program, diantara salah satunya program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi,” ujarnya. Lebih jauh ia mengatakan, agar pelaksanaan serapan anggaran dapat dilakukan secara efisien dan optimal sehingga program dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. “Upaya-upaya yang dilakukan BKPM diantara salah satunya adalah melakukan identifikasi atas hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, untuk kemudian diberikan solusi alternatif serta optimalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud,” terang Yus’an.(Iwan)